Sangatta, Kontemporer.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur kembali menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan agenda strategis yang tertuang dalam RAPBD 2026. Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung, menyampaikan hal ini dalam sidang paripurna yang digelar pekan ini. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh program prioritas dapat berjalan sejak awal tahun, khususnya proyek Multiyears (MY) yang menjadi perhatian masyarakat.
Akbar menekankan bahwa proyek MY sebaiknya tidak lagi mengalami keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Jika awal tahun mengalami penundaan, maka penyelesaian proyek, serapan anggaran, serta manfaat yang ditunggu masyarakat akan ikut tertunda,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan groundbreaking paling lambat pada kuartal pertama, karena ketepatan waktu dinilai sangat menentukan keberhasilan proyek serta manfaat yang dirasakan warga.
Selain proyek MY, PKS juga menyoroti program Rp250 juta per RT. Program ini dianggap memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan warga, namun rawan penyimpangan jika pengawasan tidak diperkuat. Akbar meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispenas) meningkatkan komunikasi, sosialisasi, serta pendampingan teknis kepada seluruh RT penerima program. Ia juga mengusulkan keberadaan pengawas atau pendamping independen untuk memonitor pelaksanaan program di 1.860 RT, sehingga pelaksanaan program benar-benar sesuai hasil musyawarah warga dan tepat sasaran.
Fraksi PKS juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih dan listrik di desa. Berdasarkan catatan mereka, masih ada desa yang belum memperoleh layanan dasar tersebut. Akbar mendesak pemerintah untuk menyusun rencana percepatan dengan skema pendanaan yang jelas, baik melalui APBD, APBN, maupun skema kerja sama lain. Target pemerintah, tegasnya, harus mengarah pada pemenuhan layanan air bersih dan elektrifikasi hingga 100 persen, karena ini merupakan hak dasar masyarakat.
Di samping itu, PKS menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang seperti telekomunikasi, transportasi publik, terminal, pelabuhan, dan bandara yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendidikan juga menjadi perhatian, di mana Akbar menekankan perlunya pergeseran fokus dari pembangunan fisik menuju peningkatan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.
“Seluruh pembangunan harus benar-benar membawa perubahan, bukan hanya tercatat di anggaran,” tegasnya.
Dengan dorongan ini, PKS berharap seluruh proyek dan program strategis di Kutai Timur dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(Adv)
