Sangatta, Kontemporer.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan konstruktif terkait Nota Keuangan RAPBD Kutim Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung, menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga akurat dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Akbar menyoroti proyeksi pendapatan daerah yang mencapai Rp5,736 triliun pada tahun anggaran mendatang. Menurutnya, angka ini menunjukkan kapasitas fiskal Kutai Timur yang cukup besar, namun pengelolaannya harus lebih bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ia juga menekankan bahwa porsi Pendapatan Transfer yang diproyeksikan sebesar Rp5,212 triliun menuntut tanggung jawab besar dari pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran tidak tersedot pada program-program yang kurang prioritas.
Salah satu perhatian utama PKS adalah Belanja Operasional. Fraksi meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos belanja yang berpotensi menimbulkan pemborosan. Akbar menegaskan pentingnya pengendalian perjalanan dinas, pengadaan peralatan perkantoran, serta belanja rutin lain yang sering kali menyerap anggaran tanpa memberikan dampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.
“Kami ingin setiap belanja memiliki nilai manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Setiap rupiah harus dihitung efisiensinya,” ujarnya.
Dalam hal Belanja Modal, PKS mendorong agar investasi infrastruktur difokuskan pada pembangunan yang berdampak ekonomi nyata. Pembangunan gedung, fasilitas layanan publik, maupun infrastruktur konektivitas harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, kelancaran ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas layanan dasar. Akbar mengingatkan agar pemerintah menghindari pembangunan yang hanya bersifat simbolis atau seremonial, karena hal tersebut tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.
Selain itu, PKS mengapresiasi enam prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi, dan digitalisasi layanan pemerintahan. Meski begitu, fraksi menekankan pentingnya konsistensi dalam implementasi agar target tersebut tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan.
Menutup pandangannya, Akbar menyampaikan harapan agar RAPBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“Anggaran ini harus menjadi alat untuk membawa perubahan, bukan sekadar formalitas tahunan,” tegasnya.
Dengan penekanan pada efisiensi dan fokus pada layanan dasar, PKS berharap RAPBD 2026 mampu menjadi anggaran yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.(Adv)
