KUTAI TIMUR – Program sinergi menjadi strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutai Timur (Kutim) dalam memaksimalkan semua sumber keuangan untuk peningkatan infrastruktur. Melalui bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Meskipun perbaikan belum maksimal, namun kedepan akan terus ditingkatkan. Terutama Jalan lingkungan hingga jalan penghubung antar desa dipastikan akan terus menjadi prioritas. Apalagi jalan pedalaman memang membutuhkan perhatian lebih.
“Jalan-jalan yang diperbaiki harus memiliki tingkat keamanan bagi pengguna jalan,” tegas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutim Muhammad Muhir belum lama ini.
Seperti jalan penghubung di kawasan pedalaman yang mengoneksikan desa, kecamatan hingga kabupaten. Tak hanya menggunakan APBD, namun sinergi program dengan Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. Salah satunya peningkatan kualitas Jalan Poros Ranpul-Batu Ampar (Batam). Terdapat dua program peningkatan jalan poros di wilayah tersebut. Yakni Ranpul-Batam, tepatnya di Desa Himba Lestari dan Poros Desa Himba Lestari menuju Batam.
“Sekarang pekerjaannya terus digenjot. Saya yakin pengaspalan kedua proyek selesai tepat waktu. Bahkan sebelum masa kontrak berakhir,” kata Muhir.
Dia memastikan, tim dari Bidang Bina Marga terus memoles jalan di kecamatan. Contohnya Ranpul dan Batam menggunakan dana alokasi khusus (DAK) reguler. Untuk panjang pengejaan 1,2 kilometer dan nilai kontrak Rp 6,95 miliar lebih. Saat ini proyek dimaksud sudah dalam proses pengejaan. Ditargetkan akan selesa pada 20 Desember 2022. Sedangkan untuk paket peningkatan jalan poros Himba Lestari nilai kontraknya mencapai Rp 4,722 miliar, dengan panjang 870 meter. Dia berharap cuaca cerah terus mendukung, agar pekerjaan bisa selesai sebelum kontrak berakhir.
“Kami harap warga bersabar dengan kondisi jalan saat ini, yang masih banyak kerusakan. Memang perlu dibenahi dan ditingkatkan,” jelasnya.
Apabila APBD belum menyentuh hingga pengaspalan dan seminisasi, maka bisa dikerjakan menggunakan dana swakelola. Dia menegaskan, pihaknya akan menganggarkan untuk swakelola. Sehingga jalan lingkungan yang belum dijamah APBD bisa diswakelolakan. Jika dana swakelola tidak cukup, perbaikannya dapat disinergikan dengan program coroporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Kutim. Sebagai wujud kontribusi dan perhatian dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tempat perusahaan beraktivitas.
Semua itu dilakukan demi memperlancar mobilisasi masyarakat dari Kecamatan Rantau Pulung (Ranpul) atau sebaliknya. (Adv)
