Sangatta, Kontemporer.id — Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) menyatakan persetujuannya agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada 25 November, namun Fraksi PIR memberikan catatan penting yang menekankan perlunya integrasi data sebagai fondasi transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Fraksi PIR, gabungan dari Partai Gerindra dan Partai Perindo, menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Melalui juru bicaranya, Baya Sargius, Fraksi menyoroti perlunya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk melalui integrasi seluruh data dan informasi, baik dari internal pemerintah maupun masukan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses DPRD.
Menurut Fraksi PIR, integrasi data merupakan langkah vital untuk merencanakan pembangunan yang tepat sasaran, melaporkan keuangan daerah secara akurat, serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Pengelolaan APBD berbasis data diyakini mampu membuat proses penganggaran lebih efektif, menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan, sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kutai Timur.
“Dengan data dan informasi yang terintegrasi dan transparan, Fraksi meyakini bahwa proses penganggaran akan lebih efektif dalam menjawab persoalan di lapangan dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kutim,” ujar Baya Sargius, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap tahap pengelolaan anggaran.
Selain integrasi data, Fraksi PIR juga menekankan agar APBD 2026 disusun lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anggaran diharapkan dialokasikan secara proporsional untuk pelayanan publik vital, terutama di tiga sektor utama: infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Fokus ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang merata serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kutai Timur.
Di akhir pandangan umum, Baya Sargius menegaskan komitmen Fraksi PIR untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Ia berharap seluruh catatan dan masukan strategis dapat direspon secara serius oleh Pemerintah Daerah demi tercapainya APBD yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
“Fraksi berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, serta mengharapkan agar seluruh catatan dan masukan yang telah disampaikan dapat diakomodir secara serius oleh Pemerintah Daerah demi mewujudkan APBD yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya.(Adv)
