Sangatta, Kontemporer.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur menekankan pentingnya anggaran yang berpihak langsung kepada masyarakat dalam pembahasan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Pernyataan ini disampaikan melalui juru bicara PPP, Hefnie Armansyah, pada Sidang Paripurna DPRD Kutai Timur, Senin (25/11/2025).
“APBD adalah instrumen fiskal yang harus diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Hefnie dalam penyampaiannya.
PPP menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada kawasan industri. Menurut fraksi ini, percepatan pembangunan di desa, wilayah pesisir, dan perbatasan menjadi hal penting untuk menjawab tantangan pemerataan pembangunan di Kutai Timur.
Selain itu, Fraksi PPP menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih banyak bergantung pada sektor pertambangan. Mereka menilai perlu adanya inovasi dalam mengelola potensi PAD lain, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, serta ekonomi kerakyatan. PPP juga menekankan pentingnya pemetaan ulang basis pajak dan meningkatkan koordinasi antar-OPD penghasil PAD agar sumber pendapatan daerah lebih optimal.
Fraksi PPP turut memberikan perhatian khusus pada rencana penyertaan modal kepada BUMD senilai Rp25 miliar. Hefnie menegaskan, alokasi ini harus dilakukan secara transparan dan berbasis studi kelayakan yang jelas. “Penyertaan modal wajib memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD maupun pelayanan publik,” tegasnya.
Pada sisi belanja daerah, PPP mengingatkan agar anggaran difokuskan pada program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Menurut Hefnie, setiap program harus siap dieksekusi sejak awal tahun anggaran untuk mencegah penundaan proyek.
“RAPBD 2026 yang disahkan harus siap dilaksanakan secara efektif sejak awal tahun anggaran untuk menghindari penundaan proyek,” ujar Hefnie.
Menutup pandangan umum, PPP menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan bersama Panitia Anggaran dan komisi-komisi DPRD. Fraksi ini kembali menegaskan empat prinsip utama yang harus menjadi dasar RAPBD 2026: APBD harus berdampak langsung, memperkuat kawasan desa dan pesisir, pelaksanaannya efektif, serta mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur.
Dengan penekanan ini, PPP berharap APBD 2026 dapat benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekadar dokumen anggaran yang bersifat administratif.(Adv)
