Fraksi NasDem DPRD Kutai Timur mengkritik proses pembahasan APBD 2026 yang dinilai terlalu cepat dan dipaksakan. Lonjakan proyeksi pendapatan daerah dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 5,736 triliun juga menjadi sorotan karena dianggap tidak transparan dan berisiko membebani anggaran daerah.
Melalui juru bicara Fraksi NasDem, Aldriyansyah, pihaknya menekankan pentingnya proses penyusunan APBD yang matang dan terstruktur, serta berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus).
“Pembahasan ini terlihat dipaksakan selesai secepatnya. Kalau begini, kemampuan DPRD untuk menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat menjadi sangat terbatas,” tegas Aldriyansyah di hadapan pimpinan rapat dan seluruh anggota DPRD yang hadir.
Menurut Aldriyansyah, percepatan yang tidak proporsional berisiko membuat keputusan anggaran menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan kebutuhan riil pembangunan daerah. Masyarakat Kutai Timur, kata dia, berhak mendapatkan kejelasan anggaran yang dirancang melalui analisis dan diskusi yang komprehensif, bukan hasil pembahasan yang tergesa-gesa.
Selain menyoroti proses pembahasan, Fraksi NasDem juga mempertanyakan lonjakan signifikan dalam proyeksi pendapatan daerah. Dalam Nota Pengantar KUA–PPAS, pemerintah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp 4,8 triliun, namun dalam Raperda APBD 2026 angka itu melonjak menjadi Rp 5,736 triliun.
“Kami melihat ada selisih lebih dari Rp 868 miliar. Kami ingin tahu dari mana sumber kenaikan pendapatan tersebut dan program apa saja yang akan mendapatkan tambahan alokasi dari kenaikan belanja tersebut,” jelas Aldriyansyah.
Fraksi NasDem juga menyoroti rencana pemerintah melaksanakan 18 kegiatan multiyears dengan total nilai lebih dari Rp 1 triliun. Menurut mereka, rencana tersebut tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan Transfer ke Daerah (TKD) lebih dari 70 persen.
“Dengan kondisi keuangan yang menurun drastis, pemerintah seharusnya lebih realistis dalam menetapkan prioritas pembangunan,” tambah Aldriyansyah.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan anggaran agar tidak membebani APBD di masa depan. Mereka meminta pemerintah menetapkan prioritas pembangunan yang realistis, selaras dengan kapasitas fiskal daerah, serta memastikan keberlanjutan program jangka panjang.(Adv)
