Sangatta, Kontemporer.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kutai Timur menegaskan pentingnya transparansi, konsistensi, dan keakuratan data dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026. Sikap ini disampaikan oleh Aldriyansyah saat membacakan Pandangan Umum Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna yang membahas rancangan anggaran tahun mendatang.
Menurut Aldriyansyah, sejumlah komponen dalam rancangan APBD masih menyisakan pertanyaan yang harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa penyusunan APBD wajib berpedoman pada regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“APBD merupakan instrumen fundamental yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan batas maksimal anggaran, menyusun kebijakan belanja publik, serta menentukan arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Fraksi NasDem menemukan adanya ketidaksesuaian data antara Nota Pengantar KUA–PPAS dan Raperda APBD 2026. Pada tahap awal, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp 4,8 triliun. Namun, angka tersebut naik menjadi Rp 5,736 triliun dalam rancangan yang diajukan, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 868,8 miliar. Kenaikan ini dinilai tidak disertai penjelasan formal mengenai sumber tambahan pendapatan.
“Kami mempertanyakan dasar perubahan angka tersebut dan ingin mengetahui secara jelas dari mana sumber penambahannya. Transparansi ini penting agar publik memahami kondisi riil keuangan daerah,” tegas Aldriyansyah.
Selain perbedaan data pendapatan, NasDem juga meminta penjelasan mengenai program, kegiatan, dan sektor yang menerima tambahan alokasi belanja. Fraksi menegaskan bahwa peningkatan belanja harus selaras dengan prioritas pembangunan, terutama yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat Kutai Timur.
NasDem juga menyoroti aspek pembiayaan daerah, khususnya alokasi penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp 25 miliar. Mereka menilai perlu ada kajian komprehensif agar setiap penyaluran modal benar-benar memberikan manfaat optimal dan tidak membebani APBD tanpa hasil yang jelas.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi NasDem berharap agar proses pembahasan APBD 2026 menghasilkan dokumen anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.(Adv)
