SANGATTA, Kontemporer.id – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, dari PKS, memberikan penjelasan terbuka tentang bagaimana APBD di daerahnya terserap, sekaligus mengajak masyarakat memahami dinamika di balik angka-angka anggaran.
Jimmi menyoroti perbedaan nyata antara belanja pegawai dan belanja modal. Menurutnya, gaji dan tunjangan pegawai selalu terserap dengan lancar karena sifatnya wajib dan rutin.
“Gaji pegawai kan tidak bisa ditunda. Itu sudah pasti, jadi yang menjadi tantangan biasanya belanja fisik,” ujarnya dengan lugas.
Ia menjelaskan bahwa pegawai pemerintah bukan pekerja konstruksi, melainkan pelaksana administrasi. Tugas mereka adalah menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat, mengelola administrasi, dan memastikan anggaran berjalan sebagaimana mestinya.
“Pegawai ini fokusnya administrasi. Mereka membantu masyarakat lewat pelayanan, bukan membangun fisik infrastruktur,” jelas Jimmi.
Sebaliknya, belanja modal atau proyek fisik menghadapi berbagai kendala. Pengerjaan proyek memerlukan koordinasi panjang, proses lelang, hingga penetapan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SK PPK) dan Daftar Pagu Alokasi (DPA) yang tidak selalu tepat waktu.
“Kalau infrastruktur, banyak komponennya. Dari SK PPK, proses lelang, sampai DPA, itu yang sering membuat kita menunggu,” katanya.
Jimmi menekankan bahwa lambatnya realisasi proyek bukan karena kelalaian pemerintah, melainkan karena rangkaian birokrasi yang kompleks. Bahkan, janji penyelesaian pada waktu tertentu kadang sulit dipenuhi karena proses administratif yang panjang. Pernyataannya, “pemerintah janji hari jumat nati,” menyiratkan adanya ketidakpastian yang wajar dalam manajemen proyek publik.
Fenomena ini mencerminkan realitas klasik pengelolaan keuangan daerah: belanja rutin seperti gaji pegawai memiliki kinerja penyerapan tinggi, sementara belanja modal yang diharapkan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur sering tertunda. Hal ini berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan layanan publik yang dirasakan sehari-hari.
Jimmi juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap proses administrasi. Dengan transparansi dan keterbukaan, publik bisa memahami bahwa keterlambatan proyek bukan karena niat buruk, tetapi karena prosedur yang harus dijalani untuk menjamin anggaran digunakan secara tepat dan akuntabel.
Melalui penjelasannya, Jimmi ingin masyarakat melihat gambaran yang lebih realistis tentang pengelolaan keuangan daerah. Ia mengajak semua pihak bersabar sekaligus memberi dukungan terhadap proses pembangunan, sambil tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong percepatan proyek-proyek fisik yang bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur.
Dengan cara penyampaian yang rinci namun hangat, Jimmi menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi menjadi kunci agar masyarakat memahami realitas di balik penyerapan APBD, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.(ADV)
