Kutai Timur, Kontemporer.id – Rapat paripurna setengah pembahasan antara DPRD Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur kembali menjadi momen penting bagi penguatan agenda strategis daerah. Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, memimpin forum tersebut dan menekankan urgensi menindaklanjuti berbagai usulan masyarakat maupun perangkat daerah agar tidak tertunda hingga tahun anggaran berikutnya.
Dalam kesempatan itu, Jimmy mengungkapkan sejumlah aspirasi baru yang masuk, salah satunya terkait sektor pertanian. Ia menilai perlindungan petani merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, sektor pertanian memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, sehingga keberlangsungan dan kesejahteraan petani menjadi prioritas.
“Tadi ada usulan juga terkait dengan jaminan pelindungan petaninya,” katanya.
Lebih jauh, Jimmy menjelaskan bahwa perlindungan terhadap petani tidak hanya mencakup ketersediaan alat produksi dan akses pupuk, tetapi juga jaminan pemasaran, stabilisasi harga, hingga perlindungan ketika terjadi gagal panen. Ia menegaskan bahwa setiap usulan program harus disertai dasar kajian yang kuat, agar proses penganggaran dan penetapan kebijakan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, Jimmy menekankan pentingnya administrasi yang lengkap, terutama naskah akademik. Ia mengingatkan bahwa tanpa dokumen tersebut, pengajuan program bisa tersendat dalam proses verifikasi dan pembahasan.
“Pengajuannya itu kan harus ada yang naskah akademiknya dulu. Dan dalam bulan Desember, itu harus ada yang sudah disahkan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kutai Timur memberikan tanggapan dengan menekankan pentingnya sinkronisasi antara legislatif dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan implementasi program di lapangan. Pemerintah daerah pun siap mendukung percepatan penyusunan dokumen serta kelengkapan teknis lain, khususnya untuk program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Diskusi dalam rapat berlangsung intens, terutama ketika anggota DPRD menyoroti sejumlah program yang masih tertunda akibat kurangnya dokumen pendukung. Jimmy menekankan bahwa kelengkapan administrasi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk memastikan setiap kebijakan yang disahkan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat paripurna ini diharapkan mempercepat finalisasi agenda strategis sebelum batas akhir pembahasan pada Desember. Jimmy menutup forum dengan menegaskan komitmen DPRD Kutai Timur untuk terus mengawal setiap usulan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Adv)
