Sangatta, Kontemporer.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah memfokuskan upaya strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi parkir kendaraan. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama di tengah tantangan menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurut Jimmi, saat ini PAD Kutim telah mencapai lebih dari Rp400 miliar per tahun. Namun, capaian ini harus terus diperkuat dengan memaksimalkan potensi sektor-sektor yang ada, salah satunya adalah sektor jasa parkir. “PAD kita sudah lebih dari Rp400 miliar per tahun dan tentu harus terus tumbuh untuk mendukung pembangunan,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa jasa parkir di kawasan seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas layanan publik, hingga area aktivitas padat kendaraan memiliki potensi ekonomi yang besar namun belum tergarap optimal.
Jimmi menekankan bahwa penguatan sistem pemungutan retribusi parkir adalah langkah strategis dalam meningkatkan PAD sekaligus menekan potensi kebocoran. Ia mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim untuk segera memperkuat koordinasi lintas sektoral dan menghadirkan sistem yang akuntabel.
Tujuan utamanya, kata Jimmi, adalah memastikan masyarakat mendapatkan layanan parkir yang layak dan tertib, sementara pemerintah dapat memperoleh pendapatan sesuai ketentuan. Tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat diyakini akan menjadi kunci sukses kebijakan ini.
Demi mewujudkan penataan parkir yang lebih disiplin dan terawasi, Jimmi juga mendorong Bapenda untuk mempertimbangkan bermitra dengan organisasi masyarakat (Ormas) yang memiliki komitmen dalam mendukung penataan parkir. Keterlibatan ormas dinilai penting untuk memperkuat pengawasan di lapangan, sekaligus meningkatkan ketertiban parkir secara keseluruhan. “Keterlibatan ormas dinilai akan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan ketertiban di lapangan,” harapnya.
Tak hanya fokus pada PAD, Jimmi juga menunjukkan kepeduliannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam reses yang dilakukannya, ia mendorong warga Bukit Pelangi untuk mengembangkan usaha produktif seperti budidaya ikan air tawar dan peternakan ayam.
Jimmi melihat peluang besar, mengingat kebutuhan ikan di Sangatta cukup tinggi, sementara sebagian besar pasokan masih didatangkan dari Kutai Kartanegara. Ia mengajak warga untuk membentuk kelompok dan mengajukan proposal, menjanjikan bantuan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dirinya sebagai Ketua DPRD.
Selain itu, Jimmi juga mengapresiasi kesadaran warga dalam mengelola lingkungan, khususnya sampah. Ia berharap warga dapat memulai langkah memilah sampah dari rumah untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Semua usulan warga dari reses ini telah dicatat untuk selanjutnya diusulkan kepada pemerintah daerah, menunjukkan komitmen DPRD dalam menjembatani aspirasi rakyat.(ADV)
