Kutai Timur, Kontemporer.id — Anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaeman, mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat pemerataan layanan dasar di wilayah pesisir. Ia menekankan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kunci agar masyarakat pesisir bisa berkembang dan potensi ekonomi lokal terserap maksimal.
Menurut Sulaeman, sejumlah desa pesisir masih menghadapi kendala mendasar terkait aksesibilitas. Kondisi jalan yang belum memadai, terbatasnya sarana transportasi, hingga minimnya fasilitas umum membuat pelayanan publik berjalan tidak optimal. “Wilayah pesisir ini punya tantangan khas. Infrastruktur dasar saja masih banyak yang belum tersentuh,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa kondisi tersebut berpengaruh langsung pada kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Di beberapa titik, sekolah belum memiliki fasilitas yang layak, distribusi tenaga pendidik belum seimbang, dan akses menuju fasilitas kesehatan masih bergantung pada cuaca serta kondisi jalan. “Masyarakat di pesisir ini ingin maju, tapi tanpa layanan dasar yang memadai, mereka seperti bergerak dengan kaki terikat,” ujarnya.
Sulaeman menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas. Menurutnya, ketertinggalan di wilayah pesisir bukan hanya masalah geografis, tetapi juga konsekuensi dari kebijakan yang belum memberi perhatian setara terhadap daerah terpencil. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah lebih agresif dalam eksekusi program pembangunan. “Kalau tidak dipercepat, jurang ketimpangan ini akan terus melebar,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa beragam usulan dari masyarakat wilayah pesisir sudah masuk dalam pembahasan di DPRD. Namun, proses realisasinya memerlukan komitmen lintas sektor, mulai dari kecamatan hingga dinas terkait. Sulaeman mengingatkan agar setiap kebijakan pembangunan disertai dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat, sehingga tidak terhambat oleh birokrasi atau persoalan teknis di lapangan.
Ke depan, ia berharap pemerintah daerah mampu memastikan bahwa seluruh program pembangunan tidak terpusat pada wilayah tertentu saja. Ia menilai potensi perikanan, kelautan, dan ekonomi maritim di wilayah pesisir akan memberikan dampak signifikan jika ditunjang dengan layanan dasar yang memadai. “Kalau infrastrukturnya dibenahi, kalau layanan publiknya diperkuat, masyarakat pesisir ini bisa berkembang jauh lebih cepat,” tegas Sulaeman.
Dengan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, ia optimistis kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kutai Timur dapat terus ditekan dan pelayanan publik semakin merata.
(ADV)
